Deretan Komitmen Prabowo untuk Buruh di Peringatan May Day 2026

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah komitmen di hadapan ribuan buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026). Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa sisa masa hidupnya akan dipersembahkan untuk kepentingan rakyat.

Di hadapan massa pekerja, Prabowo menekankan kesiapannya untuk bekerja sepenuh hati dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum buruh. Ia menyebut mandat yang diberikan kepadanya akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Selain pernyataan tersebut, pemerintah juga memaparkan berbagai program yang menyasar peningkatan kualitas hidup buruh.

Salah satu fokus utama adalah penyediaan hunian layak. Pemerintah menargetkan pembangunan satu juta rumah pada tahun ini, dengan ratusan ribu unit telah terealisasi. Hunian tersebut dirancang berada di sekitar kawasan industri dan dilengkapi fasilitas penunjang seperti pendidikan, layanan kesehatan, hingga ruang publik. Skema pembayaran juga dibuat lebih ringan dengan tenor panjang, sehingga diharapkan mampu menggantikan beban biaya kontrak yang selama ini cukup besar bagi pekerja.

Di sisi lain, pemerintah juga berencana menghadirkan fasilitas penitipan anak (daycare) di lingkungan industri dan permukiman buruh. Program ini merupakan respons atas kebutuhan pekerja yang menginginkan tempat aman bagi anak-anak mereka selama bekerja.

Perhatian juga diberikan kepada pengemudi transportasi online. Melalui kebijakan terbaru, potongan dari pihak aplikator akan dikurangi secara signifikan, sehingga pendapatan pengemudi meningkat. Tidak hanya itu, para pengemudi juga akan mendapatkan perlindungan berupa jaminan kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja.

×

Dalam sektor keuangan, pemerintah mendorong penyaluran kredit berbunga rendah melalui bank milik negara. Kebijakan ini ditujukan untuk membantu masyarakat kecil agar terhindar dari praktik pinjaman dengan bunga tinggi.

Selanjutnya, pemerintah menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan bersama DPR dalam waktu dekat. Regulasi tersebut diharapkan berpihak pada kepentingan buruh dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah juga telah membentuk satuan tugas khusus melalui keputusan presiden. Satgas ini bertugas memberikan perlindungan serta memastikan hak-hak pekerja tetap terjaga ketika menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan.

Tak hanya pekerja di darat, perhatian juga diberikan kepada nelayan dan awak kapal perikanan. Pemerintah meratifikasi konvensi internasional guna menjamin perlindungan kerja mereka, sekaligus mengembangkan ribuan kampung nelayan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan sektor maritim.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan taraf hidup buruh di berbagai sektor.